Dugaan Ada Penyalahgunaan Dana Desa, Tokoh Ada Minta Kades Dicopot

Dugaan Ada Penyalahgunaan Dana Desa, Tokoh Ada Minta Kades Dicopot

Informasi Terkini – Ketua Badan Pemusyawaratan Desa dan tokoh adat di Desa Tangkura, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, meminta agar Kepala Desa Tangkura Daud M Laganda sesegera mungkin dicopot dari jabatannya.
Permintaan tersebut telah disampaikan oleh warga melalui perwakilan Ketua BPD dan juga tokoh adat setempat yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD) pada tahun 2015 sebesar Rp 528 juta dan juga dana desa tahun 2016 sebesar Rp 1 miliar di dalam program pembangunan infrastruktur desa.
Ketua BPD Desa Tangkura Sakius Langkai (60) menuding bahwa Daud bersama perangkat desa setempat sudah membangun sejumlah infrastruktur bangunan yang tak sesuai dengan item pekerjaan di lembaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Selain ketidaksesuaian dalam item pekerjaan, ujar Sakius, jumlah volume pekerjaan dan harga satuan kebutuhan bahan bangunan dalam APBDes juga digelembungkan (mark up).
Misalnya, harga semen, dari Rp 62.000 per sak dipasarannya ditulis menjadi Rp 90.000. Adapun juga harga pasir dan juga batu dihitung per kubik, akan tetapi di dalam anggarannya dihitung per mobil yang memuat kapasitas yang hingga 3 kubik.
“Ini hanyalah gambaran kecilnya dari dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Kades. Untuk itu, kalau ini terus-menerus dibiarkan, pasti akan banyak lagi penyimpanan yang akhirnya nanti akan terjadi selanjutnya,” tutur Sakius, pada Rabu (14/12/2016).
Ketua adat di Desa Tangkura Ropo Lemba Lewo (72) menyatakan bahwa ada mosi tak percaya kepada Daud. Daud dinilai tak transparan di dalam laporan administrasi keuangan desa, termasuk juga banyaknya bantuan dana sosial yang masuk berasal dari pemda ke desa tanpa adanya pertanggungjawaban dan juga laporan kepada warganya.
“Kami yang selaku tokoh adat yang mewakili warga setempat tak terima dengan sikap yang dilakukan Kades. Kalau memang tak mau untuk terbuka, lebih baik Kades dicopot saja,” ujar Ropo.
Secara terpisah, dengan tegas Daud membantah seluruh tuduhan yang telah ditujukan kepada dirinya.
Menurutnya, secara umum seluruh pengelolaan keuangan baik dana desa maupun ADD juga sudah sesuai dengan peruntukannya dan tak ada yang digelembungkan oleh siapapun.
Dia mengakui bahwa apa yang menjadi keluhan dari warga itu sangat tak berdasar dan juga dilakukan oleh segelintir orang yang mengatasnamakan tokoh adat seakan-akan suara yang dari masyarakat secara umum.
Dia menuding bahwa Ketua BPD dan ketua adat yang menjadi lawan politiknya pada saat pencalonan kades pada tahun 2014 telah sengaja mencari kekurangan di dalam penerapan dana ADD dan juga dana desa.
“Kami tak terima kalau kami dibilang tidak transparan ataupun melakukan mark up. Kalau misalnya terdapat temuan, kenapa tim pemeriksa dari Inspektorat pada saat turun ke lokasi tak menemukan bukti? Dan intinya kami siap untuk diperiksa kalau ada temuan,” tutur Daud.