Kemenkumham Inginkan UU MK Segera Masuk Prolegnas

Kemenkumham Inginkan UU MK Segera Masuk Prolegnas

Informasi Terkini – Yunan Hilmy selaku direktorat Litigasi Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengatakan mengenai penyelesaian perkara UU No 24 Th 2003 sebagaamana yang telah diubah dengan UU No 8 Th 2011 yang isinya tentang UU Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditargetkan akan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terdekat.
“Rencananya, UU MK akan masuk di Prolegnas ini ya,” kata Yunana saat di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, pada Senin 22 Agustus 2016 kemarin.
Walaupun demikian, Yunan menambahkan, hingga pada saat ini pengajuan uji materi dari UU MK itu masih baru masuk pada tahap perubahan anggaran keuangan (PAK) dan masih belum menjalani harmonisasi.
“Ini masih di dalam tahap PAK. Jadi masih baru akan dibahas, belum dilakukan harmonisasi, jadi masih internal,” tambahnya.
Di dalam waktu dekat, Yunan berharap terhadap masalah ini untuk dapat didiskusikan ke Kemenkumham untuk setidaknya pada bulan September mendatang.
“Target kita bulan September ini harus sudah dibahas di Kemenkumham mudah-mudahan, karena masih pada penyusunan draf,” jelas Yunan.
Hakim Binsar Gultom dan Lilik Mulyadi yang telah mengajukan permohonan uji materi UU MK dengan nomor perkara 53/PUU-XIV/2016 yang telah merasa dirugikan secara konstitusional dengan pasal 6B, juga pasal 7 huruf b pada angka 1, 2,3, dan 4, UU MA yang isinya mengatur tentang prasyarat pengangkatan hakim agung dengan melalui jalur non-karir.