Warga Protes Akibat Penertiban Bangunan Kampung Arab Di Puncak

Warga Protes Akibat Penertiban Bangunan Kampung Arab Di Puncak

Informasi Terkini – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dari Kabupaten Bogor untuk pertama kalinya menertibkan bangunan liar yang ada di pusat bisnis warga Timur Tengah yang ada di kawasan Puncak, cisarua, Bogor.
Tetapi, demikian tidak semuan bangunan permanen yang telah melanggar izin di Kampung Arab, warung Kaleng, Kecamatan Cisarua tersebut dibongkar. Konidisi itu akan memicu terjadinya kasi protes dari pemilik bangunan lainnya. "Terus terang saja saya merasa kecewa. Saya sudah lama ada di sini,” protes Saepudin, pemilik dari walung kelontong, Senin 22 Agustus 2016 kemarin.
Untuk penertibannya itu, dia telah melihat sendiri bahwa masih terjadi tebang pilih. Sebab, banyak juga toko/ruko yang sudah jelas telah melanggar garis sepadan jalan serta berdiri di atas saluran irigasi, namun tetap tak dibongkar. "Kalau bisa ya semua dong dibongkar, jang setengah-setengah,” kata Saepudin jengkel.
Junaedi, salah satu pemilik usaha lainnya juga menuding bahwa bangunan ruko yang telah lolos dari pembongkaran itu justru malah menjadi pemicu terjadinya kemacetan di kawasan Puncak.
“Jangkan untuk lahan parkir, bangunanya saja sudah mepet ke jalan, mau gimana enggak terjadi macet. Ya seharusnya bangunan seperti itu juga di tertibkan,” katanya.
Apabila pemerintah dari daerah tersebut tak juga membongkar ruko-ruko yang telah menjual makanan serta perlengkapan bagi warga Timur Tengah tersebut mereka berjanji akan mengadakan demo. "Ya kita lihat saja nantinya, warga juga sudah sepakat untuk adakan demo,” ancam dari Saepudin.
Agus Ridho selaku kepala dari Bidang Pembinaan dan juga Pemeriksaan Satpol PP Kabupaten Bogor menjelaskan bahwa terdapat beberapa bangunan yang telah disengaja untuk tak dibongkar pada hari ini, meski telah melanggar garis sepadan jalan serta berdiei di atas saluran irigasi.
“Itu nanti akan dibongkar mendatang, dikarenakan bangunan tersebut punya IMB jadi memerlukan kajian terlebih dahulu. Kalau nanti terbukti telah melanggar barulah kami akan bongkar,” katanya.
Pada saat ini, langkah yang telah dilakukan oleh Satpol PP ialahmelakukan penyegelan pengawasan kepada ruko-ruko itu. "Supaya tak melanggar haruslah terdapat tahapan-tahapan seperti penyegelan pengawasan serta penyegelan pembongkaran. Dan batas waktunya sekitar sebulan, setelah itu barulah tahap pembongkaran,” ujar Agus.