Kasianur: Surat Penundaan Dikirim Atas Perintah Dari Pimpinan

Kasianur: Surat Penundaan Dikirim Atas Perintah Dari Pimpinan

Informasi Terkini – Jakarta – Kasianur Sidauruk yang merupakan Panitera Mahkamah Konstitusi telah membenarkan kalau dirinya mengirim surat penundaan untuk pelantikan calon Bupati Banyuasin kepada Kementerian Dalam Negeri. Tetapi, dia membantah kalau dalam pengiriman tersebut atas inisiatifnya sendiri. Dia hanyalah menjalankan perintah dari pimpinan.

Kasianur telah mengaku kalau dirinya tidak tahu tentang adanya dugaan suap di balik pengiriman dari surat penundaan pelantikan tersebut. Dia hanya mengirim surat tersebut. Kasianur sedang berada di dalam gedung KPK hampir selama dua jam. Dia mengakui kalau sedang diperiksa karena ada keterkaitannya dengan kasus dugaan suap yang ada di lingkungan MK, sebagai saksi untuk tersangka dari mantan Ketua MK yakni Akil Mochtar.

Terkait dengan adanya surat penundaan pelantikan tersebut pernah diungkapkan oleh Alamsyah Hanafiah, selaku pengacara pasangan calon Bupati dan juga Wakil Bupati Banyuasin Hazuar Bidui dan Slamet. Alamsyah telah melaporkan kalau adanya dugaan korupsi Ketua Mahkamah Konstitusi yang nonaktif Akil Mochtar kepada KPK.

Menurutnya, Akil diduga telah menerima suap dari Yan Anton Ferdian, yakni pesaing kliennya, pada pengurusan sengketa pilkada Banyuasin. Besaran dari jumlah suapnya yakni senilai Rp 10 miliar.

Alamsyah berpendapat kalau Akil telah mendapatkan uang dari Yan Anton lewat perantara yang bernama Muhtar Ependy. Muhtar juga masih tercatat sebagai anggota dari keluarga Akil. Alamsyah juga mengatakan kalau dari persetujuan suap yang senilai Rp 10 miliar, Yan Anton baru saja membayarnya sebanyak Rp 2 miliar. Dia mengatakan kalau akhirnya MK mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri. Surat tersebut yakni surat penundaan pelantikan Anton Ferdian.

Bupati Yan telah membantah jika memberinya suap. Dia mengatakan kalau tidak pernah meminta makelar untuk mengawal kasusnya. Yan memanglah dicoba untuk diperas oleh Muhtar Ependy. Tetapi, sampai Yan memenangi sidang MK, Yan tidak memenuhi semua permintaannya Muhtar. Akibatnya, Muhtar pun mengancamnya dengan mempersulit kasus Yan apabila dia ikut pilkada lagi dalam lima tahun mendatang.